POLITIKA DEVIDE ET IMPERA INDONESIA DI PAPUA

Oleh Amprisal

Politika Devide et Impera adalah kolonialisme belanda di Indonesia dan kolonialisme Indonesia  di tanah papua pola Kemiripan dan Perbedaan Penerapan di Indonesia dan di Papua.

Tulisan saya tentang politik devide et impera Belanda di Indonesia dan hubungannya dengan situasi di Papua saat ini menarik untuk dikaji, diukirkan dan dituangkan untuk diketahui oleh semua orang papua di tanah papua. Tulisan ini dituangkan dengan melihat Dinamika Pesta politik praktis di Tanah papua pada tahun 2024 dalam Rangka pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif  di republik indonesia. dalam hal ini saya menyoroti bagaimana politik adu domba Yang digunakan untuk melemahkan perlawanan dan mengendalikan rakyat pribumi di atas Tanahnya sendiri.

Jika anda semua tahu tentang  "Politik Devide et Impera" Belanda di Indonesia anda akan mengerti dinamika politik di tanah papua dan orientasi geopolitik secara saksama apa yang terjadi di tanah papua.

Sekarang saatnya tokoh Agama dan Gereja turun di dalam Politik untuk memperdayakan Manusia Papua karena di ladang Tuhan tidak memuaskan hasratnya.

Tetapi Sangat di sayangkan diperdayakan oleh Penguasa dengan uang sehingga dulu Papua menjadi Tanah Injil kini menjadi Tanah Politik praktis untuk Memenuhi lumbung dengan uang atas nama  Allah dengan menjadikan nama Allah sebagai alat untuk kebutuhan personal. Janganlah menjadikan nama  Allah sebagai alat untuk politik praktis karena itu tidak sesuai dengan peri keTuhanan dan kemanusiaan di tanah papua.

Papua adalah bagaikan bonoka bagi indonesia.

Agama dan Gereja adalah bagaikan Alat bagi para penguasa.

Isu politik papua merdeka  adalah bagaikan tempat Perlindungan  bagi penguasa Yang menguasai di tanah papua.

Politik devide et impera, atau politik adu domba, merupakan strategi yang digunakan Belanda untuk menjajah Indonesia selama berabad-abad. Strategi ini bertujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan perlawanan mereka terhadap kolonialisme. Dan kini terjadi secara nyata di tanah papua.

penerapan politik devide et impera oleh indonesia di tanah papua kami akan melihat dalam beberapa bagian penting untuk dicermati :

 1. Membagi rakyat berdasarkan wilaya,suku,etnis dan agama: Belanda membagi rakyat Indonesia berdasarkan etnis dan agama, seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa perpecahan dan memicu konflik antar wilayah,suku,etnis dan agama. kini hal yang serupa terjadi di tanah papua dengan pembagian 7 wilayah besar dan pengklasifikasian suku dan gereja di tanah papua dan penyebutan orang papua pantai dan orang papua gunung .

2. Mengadu domba pemimpin lokal dan Rakyat: Belanda sering kali menghasut pemimpin lokal untuk saling bermusuhan dan berperang di antara orang papua. Hal ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan mereka dan menghambat persatuan rakyat Indonesia. Benar seluruh tanah papua dipakai dengan pola yang serupa untuk menghancurkan orang papua dengan menghasut pemimpin lokal papua untuk membeda-bedakan dan mendiskriminasikan dalam berpolitik dan beragama dengan kepentingan sukuisme,keluargaisme dan label lainnya. dalam hal ini yang seharusnya orang papua mampu berbicara atas orang papua dan berdiri atas orang papua dan memimpin orang papua atas orang papua di atas tanah papua tetapi justru orang papua menghancurkan orang papua saling adu-domba di antara orang asli papua di tanahnya sendiri.

3. Memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu: Belanda memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu, seperti priyayi dan Tionghoa, untuk mendapatkan keuntungan dan dukungan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kelas sosial baru yang loyal kepada Belanda dan memisahkan mereka dari rakyat biasa. Begitupula di tanah papua indonesia memberikan papua sebagai ”Daerah otonomi khusus”  dan dikontrol oleh pusat  dengan memegang Ekor dan memberikan kepala kepada pemimpin Daerah untuk menghancurkan persatuan dan keharmanisan orang asli papua dengan politik praktis.

4. Menerapkan sistem pendidikan yang diskriminatif: Belanda menerapkan sistem pendidikan yang diskriminatif, di mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses pendidikan yang baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kelas elit yang terdidik dan loyal kepada Belanda, dan sekaligus membodohkan rakyat biasa. Anda semua tahu bahwa provinsi papua adalah provinsi termiskin di indonesia. salah satu indikator orang miskin diperngaruhi oleh karena minimnya pendidikan dan mindset pola pikir di masyarakat. Pengetahuan menjadi landasan dalam berkehidupan suatu bangsa tetapi dengan minimnya pendidikan yang tepat membuat semua orang papua bertingkah laku irasional. pola pikir dan pola hidup ketergantungan kepada jakarta sebagai sumber keuangan dan kehidupan. Ini adalah pola pikir orang malas padahal sesungguhnya di tanah papua ada sumber daya Alam yang begitu luas dan besar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung kepada jakarat.

5. Melarang organisasi dan kegiatan nasionalis: Belanda melarang organisasi dan kegiatan nasionalis yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan nasional dan mencegah rakyat Indonesia bersatu. Hal ini berlaku pula di tanah papua dalam hal ini kepada orang asli papua yang kontra dengan jakarta dan  berjuang dengan rakyat jelata untuk penentuan nasib sendiri dan hak hidup sebagai suatu bangsa di pandang separatis,kelompok kriminal bersenjata, organisasi papua merdeka dan lain-lain padahal ini adalah hak hidup setiap orang yang harus diperjuangkan,diindahkan,dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat papua. Saya percaya jika orang asli papua  tahu siapa anda orang asli papua yang sesungguhnya maka anda akan bangkit untuk memperjuangkan dan menegakkan hak hidup setiap orang asli papua di tanahnya sendiri tetapi anda menjadi pro-indonesia demi sesuap sepiring nasi yang berlaku setiap Lima tahun sekali anda telah menjadi penghianat di atas tanah papua hingga akhir hidup anda ada di tangan jakarta.

Politik devide et impera Belanda terbukti cukup efektif dalam melemahkan perlawanan rakyat Indonesia. Namun, strategi ini juga menimbulkan efek samping yang negatif, seperti munculnya rasa permusuhan antar etnis dan agama, serta ketimpangan sosial yang tinggi sebagaiman yang terjadi di tanah papua.

Indonesia memperlakukan banyak strategi untuk mendominasi papua dan salah satunya adalah Politik devide et impera strategi yang digunakan belanda  tentu ada banyak tetapi di antaranya jika anda melihat dengan saksama maka politik Politik devide et impera adalah cara Indonesia menghancrukan ras dan orang asli papua dari tanahnya sendiri.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia berhasil bangkit dan bersatu untuk melawan kolonialisme Belanda. Politik devide et impera Belanda tidak mampu menghentikan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia.jika anda semua sadar dan tahu diri siapa anda maka sesudah berlalunya pesta demokrasi renungkan sejenak apa yang anda buat bagi seluruh orang asli papua selama 5/10 tahun anda menjabat sebagai penguasa di tanah papua sebagai perpanjangan kaki tangan indonesia di tanah papua. Apakah anda membangun manusia papua dengan memanusiakan manusia papua atau menghancurkan manusia papua dengan memakai manusia papua.

Politika Devide et Impera adalah kolonialisme oleh bangsa lain terhadap bangsa pribumi di atas tanahnya sendiri tanpa mempedulikan hak hidup setiap orang.

Tulisan tentang politik devide et impera Belanda di Indonesia dan hubungannya dengan indonesia di papua ini menarik untuk dikaji, diukirkan dan dituangkan untuk diketahui oleh semua  orang papua dan generasi papua di tanah papua . untuk menghidupkan kembali nasionalisme rakyat pribumi dalam melawan penjajahan di atas tanah papua. Maka penjajahan dan kolonialsime di tanah papua harus diapuskan karena tidak berdasarkan dengan perikemanusiaan dan perikehidupan rakyat pribumi di atas tanah papua.

Persamaan dalam Kolonialisme indonesia menggunakan politik devide et impera :

 Tujuan: Baik Belanda di Indonesia maupun Indonesia di Papua menggunakan politik devide et impera untuk memecah belah rakyat dan melemahkan perlawanan.

Metode: Kedua pihak menggunakan metode serupa, seperti:

    Membagi rakyat berdasarkan wilayah, suku, etnis, dan agama.

    Mengadu domba pemimpin lokal.

    Memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu.

    Menerapkan sistem pendidikan yang diskriminatif.

    Melarang organisasi dan kegiatan yang dianggap membahayakan.

Konteks: Belanda menggunakan politik devide et impera untuk menjajah Indonesia, sedangkan Indonesia menggunakannya untuk mempertahankan kendali atas Papua demi kepentingan sumber daya Alam papua.

Motivasi: Belanda termotivasi oleh keuntungan ekonomi dan politik, sedangkan Indonesia termotivasi oleh keuntungan ekonomi dan politik serta keinginan untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan kepentingan sumber daya  Alam .

Dampak: Politik devide et impera Belanda di Indonesia telah lama berakhir, sedangkan di Papua masih terus berlangsung dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

    Konflik dan kekerasan.

    Pelanggaran hak asasi manusia.

    Kesenjangan ekonomi dan sosial.

 Kesimpulan:

Meskipun terdapat persamaan dalam metode, politik devide et impera di Indonesia dan Papua memiliki konteks, motivasi, dan dampak yang berbeda. Penting untuk memahami perbedaan ini agar dapat mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana politik devide et impera di Papua telah diimplementasikan dan apa saja dampaknya. Karena ini Penting untuk mencari solusi yang damai dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah di Papua, dengan mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia pribumi di tanah papua.

Politik devide et impera adalah strategi yang berbahaya dan dapat menimbulkan efek samping yang negatif, seperti munculnya rasa permusuhan antar etnis, agama, dan wilayah. Maka Penting untuk belajar dari sejarah dan tidak terjebak dalam politik adu domba. Karena Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci untuk melawan segala bentuk penjajahan dan diskriminasi.maka pendudukan orang asli papua harus bersatu dan  melawan kolonialisme di tanah papua yang dilakukan di atas tanah papua atas Negara kesatuan republik indonesia.

Penulis :

Amprisal


suara papua.id